Pajak Pertambahan Nilai

ajak Pertambahan Nilai adalah salah satu pajak tidak langsung dimana beban pajak dapat digeserkan pada pihak lain dan tujuan akhirinya adalah pihak ketiga (konsumen/pemakai), sedangkan pengusaha atau pihak kedua sebagai wajib pajak yang berfungsi sebagai pemungut pajak untuk kepentingan pihak pertama atau fiskus (Aparatur Pajak). Dasar hukumnya adalah UU RI No 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 8 Tahun 1982 tentang PPn Barang dan Jasa serta PPn BM.

Pada dasarnya pajak pertambahan nilai dikenakan atas barang yang mempunyai nilai tambah atau barang yang telah melalui proses produksi/pabrikasi, disebut Barang Kena Pajak (BKP).

Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara berangsur-angsur mulai dari produsen, distributor dan pedagang. Maksudnya setiap pengusaha (produsen, distributor, pedagang) pada saat membeli bahan baku atau barang yang dikategorikan Barang Kena Pajak akan dikenakan Pajak PPN 10% disebut juga Pajak Masukan. Sedangkan pada saat penjualan barang tersebut akan memungut pajak PPN 10% disebut juga Pajak Keluaran.

Jadi pajak yang terhutang yang harus disetor oleh pengusaha ke Kas Negara adalah selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, atas dengan rumus:

Pajak Keluaran – Pajak Masukan = Disetor ke Kas Negara

Subyek Pajak

Subyek pajak yang dimaksud pada pajak PPN adalah wajib pajak yang bertanggung jawab dalam pemungutan PPN terhadap Barang Kena Pajak (BKP) pada saat terjadinya kegiatan kena pajak terhutang dan harus disetorkan ke Kas Negara.

Wajib pajak tersebut menurut Undang-undang Pajak PPN dibagi 2 golongan yaitu:

  • 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu: pengusaha menurut undang-undang harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
  • 2. Permohonan Pengusaha Kena Pajak (PM.PKP) yaitu: Pengusaha menurut undang-undang tidak termasuk ruang lingkup pengenaan pajak , tetapi memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), misalnya: Exportir, Pengusaha kecil dan grosir.

Pengusaha yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan pajak PPN harus mendaftarkan diri untuk mendapat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar dapat membuat Faktur Pajak yang diminta oleh pengusaha kena pajak lainnya pada saat pembelian barang sebagai bukti adanya pajak masukan, sedangkan pengusaha kena pajak menjual barang kepada bukan pengusaha kena pajak, maka pengusaha kena pajak mempunyai hak untuk menambahkan PPN pada harga Barang Kena Pajak tersebut, hal ini biasa dilakukan secara diam-diam.

Eksportir memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak agar dapat meminta kembali PPN dan atau PPn BM yang melekat pada barang kena pajak yang diekspor. Karena barang yang diekspor tarif pajak PPN adalah 0% (nol persen).

Obyek Pajak

Obyek pajak adalah suatu peristiwa atau kegiatan yang menimbulkan terhutang pajak atas “Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)” yang dilakukan oleh subyek pajak.

Obyek pajak PPN berdasarkan undang-undang adalah:

  • 1. Penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak yang dilakukan dalam wilayah daerah pabean.
  • 2. Impor barang kena pajak yang dilakukan oleh siapapun dan dasar pengenaan pajak adalah nilai impor

Tabel. Pengecualian Barang/Jasa Kena Pajak

Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP) Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)
– Barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang langsung diambil

– Barang hasil peternakan , perburuan dan penangkapan

– Barang hasil pertambangan

– Barang-barang kebutuhan pokok

– Makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran, rumah makan

– Listrik, kecuali listrik untuk perumahan yang dayanya diatas 6600 watt

– Saham, obligasi, surat berharga

– Emas batangan

– Jasa bidang kesehatan

– Jasa bidang pelayanan sosial

– Jasa bidang pengiriman surat

– Jasa bidang perbankan, asuansi dan sewa guna usaha

– Jasa bidang keagamaan

– Jasa bidang pendidikan

– Jasa bidang kesenian

– Jasa bidang penyiaran radio

– Jasa bidang angkutan umum

– Jasa bidang tenaga kerja

– Jasa bidang telekomunikasi

 

  • 3. Pembayaran Jasa Kena Pajak: jasa pembuatan, pemugaran, perbaikan bangunan/konstruksi dan barang tak bergerak lainnya.
  • 4. Penyerahan barang kena pajak oleh pedagang besar dan pedagang eceran besar yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
  • 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar negeri kedalam negeri (daerah pabean).

Tarif Pajak

Tarif pajak PPN adalah tarif tunggal dan proporsional dan dipungut berulangkali secara kredit. Kecuali pajak PPnBM dengan tarif progresif dan dipungut satu kali.

Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum adalah 10%, berlaku untuk semua barang kena pajak baik barang produksi dalam negeri maupun barang impor yang dikonsumsi didalam wilayah dareah pabean. Sedangkan barang yang dikonsumsi diluardaerah pabean (ekspor) dikenakan tarif pajak PPN 0% (nol persen). Tetapi didalam kondisi tertentu tarif PPN dapat dirubah sesuai dengan peraturan pemerintah serendah-rendahnya 5% dan maksimal 15%.

 

sumber:http://arsasi.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: